Baik dan buruknya pelayanan Pemerintah kepada masyarakat berada di tangan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Pengharapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar. Oleh karena itu anggota Korpri dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terjangkau dan terukur serta menghindari adanya pungutan liar. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs.H.Abdul Kodir, M.Pd., selaku Ketua Dewan Pengurus (KORPRI) Kabupaten Tasikmalaya saat mengukuhkan 360 pengurus Korpri unit SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2018-2023 bertempat di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Bojongkoneng Singaparna, Kamis (8/3/18). Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Korpri wajib menjadi contoh tauladan dalam menjalankan konstitusi, menciptakan kehidupan kenegaraan yang kondusif yang dapat memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance. “Saya ingin anggota Korpri dapat membangun mentalitas baru yang positif,
Dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Abdi Negara, ASN hendaknya berintegritas, memiliki etos kerja, dan berjiwa gotong royong untuk mengubah pola pikir dan mentalitas lama yang dinilai kurang baik. “Dengan integritas, kita kembalikan jati diri Korpri sebagai abdi Negara yang terpercaya, dengan etos kerja kita tegaskan kembali Korpri sebagai abdi masyarakat dan pelayan rakyat yang tangguh, dan dengan gotong royong kita tegakan kembali eksistensi Korpri sebagai motor penggerak pembangunan nasional, “tegasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengimbau agar anggota Korpri dapat mempersiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. “Pangkas semua kerumitan birokrasi serta pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dengan kualitas tinggi dan waktu yang cepat, “imbuhnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengharapkan semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktifitas dan daya saing daerah untuk pencapaian program Tasik Siap yaitu Siap mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Siap mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan, serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global, Siap berdaya saing dalam bidang agribisnis, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, Siap menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, dan Siap menjamin kemudahan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
