.
DISKOMINFO, Singaparna – Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan Rembuk Stunting tingkat Kab. Tasikmalaya dalam rangka Percepatan Penurunan Angka Stunting Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 bertempat di Aula Wiradadaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (30/06/2021).
.
Wakil Bupati Tasikmalaya H. Cecep Nurul Yakin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya rembuk stunting ini. Pihaknya menyampaikan saat ini di Kab. Tasikmalaya terdapat balita gizi kurang 14.5 persen, balita kurus 7.7 persen, dan balita pendek 33.8 persen. Sementara itu prevelensi balita pendek telah turun 8 persen dalam kurun waktu 5 tahun. Pihaknya menegaskan diperlukan penanganan yang lebih serius dan kerjasama semua pihak agar target nasional balita pendek turun 14 persen tercapai di 2024.
.
“Pemda Kab. Tasikmalaya berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa. Pengentasan stunting untuk menyelematkan manusia, sesuai amanat Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa minimal 10 persen anggaran desa untuk pengentasan stunting dapat diimplementasikan di Kab. Tasikmalaya. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu cara memenuhi hak dasar manusia. Jangan dulukan pembangunan jalan setapak kalau masih ada di lingkungan kita balita yang kekurangan gizi, balita yang pendek, perhatikan mereka karena investasi manusia adalah investasi dunia akhirat,” tegas Wabup Cecep di hadapan partisipan.
.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP) dr. Heru Suharto mengatakan untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penurunan stunting di Kab. Tasikmalaya, terdapat 8 strategi dalam integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi stunting mulai dari analisa situasi program penurunan stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, penetapan peraturan bupati, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting serta review kinerja tahunan.
.
Kegiatan tersebut dihadiri secara hybrid meliputi luar jaringan oleh Perwakilan DPRD, Perwakilan SKPD, Perwakilan Kecamatan, Perwakilan Puskesmas, dan Perwakilan Desa, dan sisanya mengikuti dalam jaringan melalui video conference.
